Selasa, 17 Februari 2015

BPKH Yang Bisa Menginvestasikan Dana Haji

Jakarta (Pinmas) —- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS) menegaskan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) lah yang memperoleh kewenangan untuk melakukan investasi atas dana haji.
“Selama ini tidak ada dasar hukum yang bisa menjadi acuan, payung hukum bagi  Pemerintah atau siapapun untuk menginvestasikan  dana akumulasi setoran jamaah yang tersimpan di sejumlah bank,” demikian ditegaskan Menag LHS saat dikonfirmasi mengenai keinginan Presiden Jokowi agar dana haji tidak hanya didepositokan, tapi juga diinvestasikan, Jakarta, Senin (16/02).
Menag mengaku bahwa berdasarkan UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,  yang bisa dilakukan Pemerintyah hanya menyimpan dalam bentuk deposito dan sukuk.  “Itulah kenapa September lalu kemenag bersama DPR mengesahkan UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH). Karena Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bisa menginvestasikan itu,” terang Menag.
Pembentukan BPKH, lanjut Menag, sebagaimana diamanatkan dalam UU PKH,  selambat-lambatnya satu tahun sejak diundangkan pada September lalu. “Jadi selambat-lambatnya September tahun ini badan itu harus sudah terbentuk,” jelas Menag.
Dikatakan Menag bahwa saat ini, pihaknya sedang menyiapkan sejumlah PP yang menyertai dan menjadi perintah UU itu. Menag berharap,  sebelum September BPKH sudah terbentuk dan badan itulah yang nantinyamempunyai  kewenangan menginvestasikan puluhan triliun dana yang terhimpun dari setoran awal jamaah haji.
Disinggung mengenai resiko investasi, Menag mengatakan bahwa  UU PKH sudah mengatur rambu-rambu  yang menjadi pedoman bagi BPKH dalam menginvestasikan dana haji. Ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi, kata Menag, antara lain:  harus berbasis syariah, harus bisa dipertanggung jawabkan, harus liquid dan prudent.
“Jadi bentuk-bentuk investasi yang dilakukan oleh badan ini harus bisa dipertanggung jawabkan. Karenanya syarat dari badan pelaksana dan pengawas badan ini adalah professional. Jadi tidak harus PNS tapi mereka yang professional,” tandasnya. (mkd/mkd)

Sumber : kemenag.co.id

Kamis, 15 Januari 2015

MoU Kemenag dan Kemendagri Sederhanakan Layanan Pencatatan Nikah



Jakarta (Pinmas) —- Kemenag melalui Ditjen Bimas Islam kembali melakukan terobosan untuk memperbaiki layanan pencatatan nikah. Setelah sebelumnya menginisiasi terbitnya PP No 48 Tahun 2014 yang mengatur biaya layanan pencatatan nikah dan rujuk, Kemenag menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kemendagri untuk menyederhanakan layanan pencatatan nikah. Selain itu, MoU  ini menjadi bagian dari gerakan anti korupsi karena dimaksudkan juga mencegah gratifikasi.

Senin, 05 Januari 2015

20 Item Harus Dilakukan Kemenag Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Bersih, dan Melayani

Jakarta (Pinmas) —-  Kementerian Agama telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Desembar 2012 lalu. Kemenag bahkan telah menerbitkan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Agama.

Senin, 10 November 2014

Menag: Kolom Agama Harus Tetap Dipertahankan

 
Jakarta (Pinmas) —- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)  harus tetap dipertahankan, dan tidak dihilangkan.
“Karena penting, jangan sampai dihilangkan,” tegas Menag saat dimintai tanggapannya soal kebijakan pengosongan kolom agama dalam KTP, Jakarta, Jum’at (7/11).

Selasa, 28 Oktober 2014

Kemenag Segera Lakukan Survei Kepuasan Pelanggan

Jakarta (Pinmas) —- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan survei kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kementerian Agama.

Jumat, 17 Oktober 2014

Pemerintah Secara Resmi Tolak Legalisasi Nikah Beda Agama


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Pada hari Selasa (14/10), pemerintah secara resmi memberikan pandangannya soal upaya legalisasi pernikahan beda agama ke hadapan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pernyataannya, pemerintah melalui Kementerian Agama menyatakan, Negara melalui Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak mengenal perkawinan beda agama.

“Perkawinan beda agama merupakan fakta yang terjadi oleh segelintir orang yang mengusung teologi lintas agama dan  kebebasan hak asasi manusia,” kata Kepala Subdit Kepenghuluan Anwar Saadi kepada ROL pada Selasa (14/10).

Dari beberapa kasus yang terjadi, kata dia, perkawinan beda agama selalu menyisakan konflik dalam keluarga. Konflik di antaranya terjadi konflik kepentingan dalam pengasuhan anak di mana orang tua yang beragama Islam memiliki kewajiban mendidik anaknya secara Islam begitu pun sebaliknya yang non muslim.

Di samping itu, perkawinan beda agama juga menyisakan persoalan administrasi yang merugikan pelaku nikah beda agama. Meskipun ada lembaga yang bertindak sebagai “KUA swasta”, lanjut Anwar, menikahkan pasangan beda agama tetap saja bukti nikahnya tidak dapat dicatat di KUA Kecamatan.

Sumber : http://www.republika.co.id/

Kamis, 09 Oktober 2014

Kemenag: Tunjangan Penghulu Cair Pekan Depan


Penghulu menikahkan pasangan pengantin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pencairan dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dialokasikan untuk membayar tunjangan penghulu diharapkan dapat cair pekan ini. Hal tersebut diungkap Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Muchtar Ali kepada ROL, Ahad (5/10).