Kamis, 15 Januari 2015

MoU Kemenag dan Kemendagri Sederhanakan Layanan Pencatatan Nikah



Jakarta (Pinmas) —- Kemenag melalui Ditjen Bimas Islam kembali melakukan terobosan untuk memperbaiki layanan pencatatan nikah. Setelah sebelumnya menginisiasi terbitnya PP No 48 Tahun 2014 yang mengatur biaya layanan pencatatan nikah dan rujuk, Kemenag menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kemendagri untuk menyederhanakan layanan pencatatan nikah. Selain itu, MoU  ini menjadi bagian dari gerakan anti korupsi karena dimaksudkan juga mencegah gratifikasi.
“Intinya, semangatnya  (MoU) adalah penyederhanaan layanan tentang persyaratan nikah. Satu lagi adalah pencegahan korupsi,” demikian penegasan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Muhtar Ali kepada kontributor Pinmas, Jakarta, Kamis (08/01).
Melalui MoU ini, lanjut Muhtar, Kemenag ingin membangun komitmen bersama dengan Kemendagri dalam dua hal, yaitu: mencegah korupsi dalam pelayanan nikah dan  pertukaran data untuk menyederhanakan layanan persyaratan pencatatan nikah. Dengan MoU ini, maka KUA bisa mengakses data NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang ada di DUKCAPIL (Kependudukan dan Catatan Sipil) dan sebaliknya DUKCAPIL bisa mengakses data  KUA yang terkait dengan pernikahan. 
“Orang sudah tidak perlu lagi meminta N1 – N7 itu di kelurahan. Dia tinggal buka secara online karena ini bisa diaplikasikan ke data di KUA,” jelasnya.
Menurut Muhtar, kalau NIK  yang ada pada DUKCAPIL itu bisa ditransfer pada KUA-KUA dan diperkenankan diakses KUA, maka calon pengantin sudah lebih mudah mengakses secara online tanpa harus  datang ke kantor desa. “Begitu juga sebaliknya, KUA akan memberikan data tentang perubahan status perkawinan seseorang ke DUKCAPIL,” ujarnya. 
Senada dengan Muhtar Ali, Kasubag Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam Thobib Alasyhar menjelaskan bahwa MoU ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan integrasi data pada server Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang ada di Kemenag dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang ada di Kemendagri. “Kalau sudah integrasi, Simkah bisa akses data Siak, demikian sebaliknya,” terang Thobib.
Ke depan, lanjut Thobib, calon pengantin yang baru saja melangsungkan pernikahannya, secara otomatis akan tercatat status perkawinannya dalam SIAK sebagai “nikah”, meski yang bersangkutan belum mengurus perubahan status pernikahan yang tertulis di KTP
Draft MoU ini sekarang sudah berada di Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Setjen Kementerian Agama dan diharapkan akan bisa segera di selesaikan. 
Sumber : Kemenag.co.id

Senin, 05 Januari 2015

20 Item Harus Dilakukan Kemenag Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Bersih, dan Melayani

Jakarta (Pinmas) —-  Kementerian Agama telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Desembar 2012 lalu. Kemenag bahkan telah menerbitkan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Agama.
Berdasarkan Permenpan dan RB  Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM  di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, proses pembangunan zona integritas dilaksanakan melalui penerapan program pencegahan korupsi yang terdiri atas 20 (dua puluh) kegiatan yang bersifat konkrit yang akan diukur melalui indicator proses.
Artinya, untuk mewujudkan Kementerian Agama sebagai wilayah yang bebas korupsi, serta menjadikan birokrasinya bersih dan melayani, ada 20 kegiatan konkrit yang harus dilaksanakan, yaitu:
1) Penandatangan dokumen pakta integritas;
2) Pemenuhan kewajiban LHKPN;
3) Pemenuhan akuntabilitas kinerja;
4) Pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan;
5) Penerapan disiplin PNS;
6) Penerapan kode etik khusus;
7) Penerapan kebijakan pelayanan publik;
8) Penerapan whistle blower system tindak pidana korupsi;
9) Pengendalian gratifikasi;
10) Penanganan benturan kepentingan;
11) Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi;
12) Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP;
13) Penerapan kebijakan pembinaan purna tugas;
14) Penerapan kebijakan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profile oleh PPATK;
15) Rekrutmen secara terbuka;
16) Promosi jabatan secara terbuka;
17) Mekanisme pengaduan masyarakat;
18) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
19) Pengukuran kinerja individu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
20) Keterbukaan informasi publik.
Irjen Kemenag M. Jasin menegaskan bahwa pada tahun 2015 ini, satuan kerja (satker) Kementerian Agama, pusat maupun daerah, secara bertahap akan segera melaksanakan secara konsisten  program Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM).  “Insya Allah secara bergulir pelaksanaan 5 nilai budaya kerja dan program WBK & WBBM akan secara konsisten dilaksanakan Kemenag baik satker pusat maupun daerah secara bertahap,” tegas M. Jasin, Jakarta, Kamis (01/01).
“Untuk hari pertama tahun 2015, sudah sepakat/berkomitmen  kurang lebih 22 (pimpinan) satker akan melaksanakannya,” tambahnya.
Bagaimana implementasi selanjutnya, pengawasan masyarakat tentu sangat diharapkan bagi perbaikan kementerian yang bermotto “Ikhlas Beramal” ini. (mkd/mkd)

sumber : kemenag.co.id

Senin, 10 November 2014

Menag: Kolom Agama Harus Tetap Dipertahankan

 
Jakarta (Pinmas) —- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)  harus tetap dipertahankan, dan tidak dihilangkan.
“Karena penting, jangan sampai dihilangkan,” tegas Menag saat dimintai tanggapannya soal kebijakan pengosongan kolom agama dalam KTP, Jakarta, Jum’at (7/11).
Menurut Menag, kolom agama merupakan identitas agama yang dianut oleh setiap warga negara, karenanya harus tetap dipertahankan. “Bagaimanapun juga, agama adalah sesuatu yang sangat penting dalam bernegara dan kemasyarakatan kita,” jelas Menag.
Nilai agama itu sangat penting, lajut Menag, karenanya identitas agama yang dianut oleh setiap warga negara juga penting untuk dicatat, diketahui, untuk dinyatakan sebagai identitas setiap warga negara. “Jangan sampai kolom agama itu dihilangkan,” katanya.
Menag juga menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya mempertahankan semaksimal mungkin kolom agama dalam KTP. “Mendagri bukan menghapuskan kolom agama, Mendagri bukan menghilangkan kolom agama, tapi mengosongkan kolom agama khususnya bagi mereka-mereka yang menganut aliran kepercayaan,” ujarnya.
Ditanya tentang maraknya isu gerakan sayang anjing di Malaysia, Menag mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. “Anjing itu makhluk Tuhan juga, binatang yang harus dilindungi. Lain halnya dengan air liurnya yang (oleh) sebagian ulama dinyatakan sebagai sesuatu (yang) najis,” ujarnya.
“Kita harus tetap melindungi makhluk hidup,” imbuhnya.

Sumber : Kemenag.co.id

Selasa, 28 Oktober 2014

Kemenag Segera Lakukan �Survei Kepuasan Pelanggan�

Jakarta (Pinmas) —- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan survei kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kementerian Agama. 
Menurutnya, muara dari proses reformasi birokrasi salah satunya adalah kepuasan penerima layanan Kementerian Agama. Oleh karena itu, pada  awal tahun 2015, setelah enam bulan melakukan reformasi birokrasi, Kementerian Agama akan melakukan pengukuran sejauh mana kepuasan pelanggan kita.
“Ujung dari semua ini adalah apa yang saya sebuat sebagai kepuasan pengguna Kementerian Agama, kepuasan pelanggan, atau customer satisfaction.  Seperti apa tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Agama, itu akan kita lakukan semacam survei dengan lembaga yang sangat kredible,” terang Nur Syam saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (24/10).

Keputusan Menag Agama (KMA) No 10 Tahun 2010 mengamanatkan visi Kementerian Agama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir-batin. Adapun misinya, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, kerukuan umat beragama, pendidikan agama (RA, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, serta pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya), penyelenggaraan haji, serta tata kelola yang bersih dan berwibawa.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, banyak layanan yang diberikan Kementerian Agama, antara lain: pendidikan agama dan keagamaan, pencatatan nikah dan penyuluhan agama (KUA), layanan informasi publik, juga penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

“Saya berharap pada awal tahun 2015 kita bisa membuat ukuran ini sehingga tahu persis seperti apa tingkat kepuasan pelayanan Kemenag itu berapa skornya. Ini akan dilakukan di awal tahun,” kata Nur Syam.
Hal yang sama, lanjut Nur Syam, juga akan dilakukan pada  tahun 2016 guna mengukur sejauhmana reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bisa memperbaiki performance pelayanan kita atau malah justru sebaliknya. “Ini akan kita tradisikan semacam survey tahunan tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Agama sehingga kita akan tahu peningkatannya,” ujar Nur Syam. Misalnya di Dirjen atau Sekjen sheingga kita tahu penyakitnya. Selama ini kita belum punya ukuran
Nur Syam mengaku bahwa selama ini yang digunakan adalah  ukuran relatif saja sehingga pihaknya mempunyai ukuran yang lebih fix. “Saya rasa itu melalui survey kepuasan pelanggan,” pungkasnya. (mkd/mkd)
sumber : kemenag.co.id

Jumat, 17 Oktober 2014

Pemerintah Secara Resmi Tolak Legalisasi Nikah Beda Agama


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Pada hari Selasa (14/10), pemerintah secara resmi memberikan pandangannya soal upaya legalisasi pernikahan beda agama ke hadapan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pernyataannya, pemerintah melalui Kementerian Agama menyatakan, Negara melalui Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak mengenal perkawinan beda agama.

“Perkawinan beda agama merupakan fakta yang terjadi oleh segelintir orang yang mengusung teologi lintas agama dan  kebebasan hak asasi manusia,” kata Kepala Subdit Kepenghuluan Anwar Saadi kepada ROL pada Selasa (14/10).

Dari beberapa kasus yang terjadi, kata dia, perkawinan beda agama selalu menyisakan konflik dalam keluarga. Konflik di antaranya terjadi konflik kepentingan dalam pengasuhan anak di mana orang tua yang beragama Islam memiliki kewajiban mendidik anaknya secara Islam begitu pun sebaliknya yang non muslim.

Di samping itu, perkawinan beda agama juga menyisakan persoalan administrasi yang merugikan pelaku nikah beda agama. Meskipun ada lembaga yang bertindak sebagai “KUA swasta”, lanjut Anwar, menikahkan pasangan beda agama tetap saja bukti nikahnya tidak dapat dicatat di KUA Kecamatan.

Sumber : http://www.republika.co.id/

Kamis, 09 Oktober 2014

Kemenag: Tunjangan Penghulu Cair Pekan Depan


Penghulu menikahkan pasangan pengantin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pencairan dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dialokasikan untuk membayar tunjangan penghulu diharapkan dapat cair pekan ini. Hal tersebut diungkap Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Muchtar Ali kepada ROL, Ahad (5/10).

Selasa, 23 September 2014


Menteri Agama Tak Terima Kemenag Hanya Mengurusi Haji & Wakaf

JAKARTA - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin, tidak setuju bila ke depan kewenangan kementeriannya dipangkas, apalagi dihapus.

“Bagaimana pun, Kementerian Agama merupakan kementerian yang khas, memiliki historis panjang yang kemudian melahirkan bangsa Indonesia,” jelas Lukman, Minggu (21/9/2014).

Dia juga tidak terima jika ke depannya Kemenag hanya mengurusi haji, zakat, dan wakaf.