Senin, 10 November 2014

Menag: Kolom Agama Harus Tetap Dipertahankan

 
Jakarta (Pinmas) —- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)  harus tetap dipertahankan, dan tidak dihilangkan.
“Karena penting, jangan sampai dihilangkan,” tegas Menag saat dimintai tanggapannya soal kebijakan pengosongan kolom agama dalam KTP, Jakarta, Jum’at (7/11).
Menurut Menag, kolom agama merupakan identitas agama yang dianut oleh setiap warga negara, karenanya harus tetap dipertahankan. “Bagaimanapun juga, agama adalah sesuatu yang sangat penting dalam bernegara dan kemasyarakatan kita,” jelas Menag.
Nilai agama itu sangat penting, lajut Menag, karenanya identitas agama yang dianut oleh setiap warga negara juga penting untuk dicatat, diketahui, untuk dinyatakan sebagai identitas setiap warga negara. “Jangan sampai kolom agama itu dihilangkan,” katanya.
Menag juga menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya mempertahankan semaksimal mungkin kolom agama dalam KTP. “Mendagri bukan menghapuskan kolom agama, Mendagri bukan menghilangkan kolom agama, tapi mengosongkan kolom agama khususnya bagi mereka-mereka yang menganut aliran kepercayaan,” ujarnya.
Ditanya tentang maraknya isu gerakan sayang anjing di Malaysia, Menag mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. “Anjing itu makhluk Tuhan juga, binatang yang harus dilindungi. Lain halnya dengan air liurnya yang (oleh) sebagian ulama dinyatakan sebagai sesuatu (yang) najis,” ujarnya.
“Kita harus tetap melindungi makhluk hidup,” imbuhnya.

Sumber : Kemenag.co.id

Selasa, 28 Oktober 2014

Kemenag Segera Lakukan �Survei Kepuasan Pelanggan�

Jakarta (Pinmas) —- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan survei kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kementerian Agama. 
Menurutnya, muara dari proses reformasi birokrasi salah satunya adalah kepuasan penerima layanan Kementerian Agama. Oleh karena itu, pada  awal tahun 2015, setelah enam bulan melakukan reformasi birokrasi, Kementerian Agama akan melakukan pengukuran sejauh mana kepuasan pelanggan kita.
“Ujung dari semua ini adalah apa yang saya sebuat sebagai kepuasan pengguna Kementerian Agama, kepuasan pelanggan, atau customer satisfaction.  Seperti apa tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Agama, itu akan kita lakukan semacam survei dengan lembaga yang sangat kredible,” terang Nur Syam saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (24/10).

Keputusan Menag Agama (KMA) No 10 Tahun 2010 mengamanatkan visi Kementerian Agama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir-batin. Adapun misinya, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, kerukuan umat beragama, pendidikan agama (RA, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, serta pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya), penyelenggaraan haji, serta tata kelola yang bersih dan berwibawa.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, banyak layanan yang diberikan Kementerian Agama, antara lain: pendidikan agama dan keagamaan, pencatatan nikah dan penyuluhan agama (KUA), layanan informasi publik, juga penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

“Saya berharap pada awal tahun 2015 kita bisa membuat ukuran ini sehingga tahu persis seperti apa tingkat kepuasan pelayanan Kemenag itu berapa skornya. Ini akan dilakukan di awal tahun,” kata Nur Syam.
Hal yang sama, lanjut Nur Syam, juga akan dilakukan pada  tahun 2016 guna mengukur sejauhmana reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bisa memperbaiki performance pelayanan kita atau malah justru sebaliknya. “Ini akan kita tradisikan semacam survey tahunan tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Agama sehingga kita akan tahu peningkatannya,” ujar Nur Syam. Misalnya di Dirjen atau Sekjen sheingga kita tahu penyakitnya. Selama ini kita belum punya ukuran
Nur Syam mengaku bahwa selama ini yang digunakan adalah  ukuran relatif saja sehingga pihaknya mempunyai ukuran yang lebih fix. “Saya rasa itu melalui survey kepuasan pelanggan,” pungkasnya. (mkd/mkd)
sumber : kemenag.co.id

Jumat, 17 Oktober 2014

Pemerintah Secara Resmi Tolak Legalisasi Nikah Beda Agama


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Pada hari Selasa (14/10), pemerintah secara resmi memberikan pandangannya soal upaya legalisasi pernikahan beda agama ke hadapan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pernyataannya, pemerintah melalui Kementerian Agama menyatakan, Negara melalui Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak mengenal perkawinan beda agama.

“Perkawinan beda agama merupakan fakta yang terjadi oleh segelintir orang yang mengusung teologi lintas agama dan  kebebasan hak asasi manusia,” kata Kepala Subdit Kepenghuluan Anwar Saadi kepada ROL pada Selasa (14/10).

Dari beberapa kasus yang terjadi, kata dia, perkawinan beda agama selalu menyisakan konflik dalam keluarga. Konflik di antaranya terjadi konflik kepentingan dalam pengasuhan anak di mana orang tua yang beragama Islam memiliki kewajiban mendidik anaknya secara Islam begitu pun sebaliknya yang non muslim.

Di samping itu, perkawinan beda agama juga menyisakan persoalan administrasi yang merugikan pelaku nikah beda agama. Meskipun ada lembaga yang bertindak sebagai “KUA swasta”, lanjut Anwar, menikahkan pasangan beda agama tetap saja bukti nikahnya tidak dapat dicatat di KUA Kecamatan.

Sumber : http://www.republika.co.id/

Kamis, 09 Oktober 2014

Kemenag: Tunjangan Penghulu Cair Pekan Depan


Penghulu menikahkan pasangan pengantin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pencairan dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dialokasikan untuk membayar tunjangan penghulu diharapkan dapat cair pekan ini. Hal tersebut diungkap Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Muchtar Ali kepada ROL, Ahad (5/10).

Selasa, 23 September 2014


Menteri Agama Tak Terima Kemenag Hanya Mengurusi Haji & Wakaf

JAKARTA - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin, tidak setuju bila ke depan kewenangan kementeriannya dipangkas, apalagi dihapus.

“Bagaimana pun, Kementerian Agama merupakan kementerian yang khas, memiliki historis panjang yang kemudian melahirkan bangsa Indonesia,” jelas Lukman, Minggu (21/9/2014).

Dia juga tidak terima jika ke depannya Kemenag hanya mengurusi haji, zakat, dan wakaf.

Jumat, 01 Agustus 2014

TARIF NIKAH 
BERDASARKAN PP NO. 48 TAHUN 2014



Berdasarkan ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2014, biaya Nikah/Rujuk adalah :  

a.      Nikah atau Rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 
       Rp. 0,- (nol rupiah); 

b.      Nikah di luar Kantor Urusan Agama dan/atau di luar hari dan jam kerja dikenakan tarif  
       Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);  

c.       Bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam 
       dikenakan tarif Rp. 0,- (nol rupiah) dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah / 
       Kepala Desa.