Pemerintah Secara Resmi Tolak Legalisasi Nikah Beda Agama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Pada hari Selasa (14/10), pemerintah secara resmi memberikan pandangannya soal upaya legalisasi pernikahan beda agama ke hadapan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pernyataannya, pemerintah melalui Kementerian Agama menyatakan, Negara melalui Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak mengenal perkawinan beda agama.

“Perkawinan beda agama merupakan fakta yang terjadi oleh segelintir orang yang mengusung teologi lintas agama dan  kebebasan hak asasi manusia,” kata Kepala Subdit Kepenghuluan Anwar Saadi kepada ROL pada Selasa (14/10).

Kemenag: Tunjangan Penghulu Cair Pekan Depan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pencairan dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dialokasikan untuk membayar tunjangan penghulu diharapkan dapat cair pekan ini. Hal tersebut diungkap Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Muchtar Ali kepada ROL, Ahad (5/10).

Menteri Agama Tak Terima Kemenag Hanya Mengurusi Haji & Wakaf

JAKARTA - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin, tidak setuju bila ke depan kewenangan kementeriannya dipangkas, apalagi dihapus.

“Bagaimana pun, Kementerian Agama merupakan kementerian yang khas, memiliki historis panjang yang kemudian melahirkan bangsa Indonesia,” jelas Lukman, Minggu (21/9/2014).

Dia juga tidak terima jika ke depannya Kemenag hanya mengurusi haji, zakat, dan wakaf.